Kalau kamu jualan di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, atau justru menghasilkan cuan dari link affiliate, ada satu dokumen kecil yang sekarang menentukan apakah akun jualanmu bisa tetap hidup atau diblokir: Nomor Induk Berusaha (NIB).
Ini bukan lagi sekadar imbauan pemerintah yang bisa diabaikan. Sejak pertengahan 2026, aturan mainnya berubah total — dan banyak seller maupun affiliator yang masih belum sadar sampai tiba-tiba akunnya kena batasan. Artikel ini akan membedah semuanya: apa itu NIB, kenapa tiba-tiba jadi wajib, siapa saja yang kena aturan ini, sampai cara mengurusnya — dengan bahasa yang mudah dicerna, bukan bahasa peraturan yang bikin pusing.
Apa Sebenarnya NIB Itu?
NIB adalah nomor identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan lewat sistem OSS (Online Single Submission) di oss.go.id. Nomornya terdiri dari 13 digit dan berlaku seumur hidup selama usahamu masih berjalan. Fungsinya mirip seperti KTP, tapi untuk bisnismu — ini yang membuat negara (dan platform tempat kamu jualan) mengenali kamu sebagai pelaku usaha yang sah, bukan akun anonim yang bisa menghilang kapan saja.
Kenapa Sekarang Jadi Wajib? Ini Regulasinya
Titik baliknya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang efektif berlaku sejak 8 Juni 2026. Aturan ini menggantikan Permendag 31/2023 yang sebelumnya sudah mewajibkan legalitas usaha untuk pelaku PMSE, tapi belum punya mekanisme penegakan yang tegas.
Yang membuat Permendag 19/2026 berbeda: sekarang platform marketplace punya kewajiban hukum eksplisit untuk menolak dan memblokir seller tanpa izin usaha — bukan sekadar mengimbau seperti dulu. Pasal 4 ayat (4) menyebutkan bahwa penyelenggara PMSE wajib menolak pendaftaran pedagang dalam negeri yang belum memiliki perizinan berusaha.
Aturan ini berlaku untuk seller di marketplace, social commerce, ride hailing, sampai online travel agent (OTA) — cakupannya luas.
Di sisi lain, untuk konten kreator dan affiliator, dasar hukumnya sedikit berbeda: Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025, yang mulai berlaku efektif 17 Desember 2025 dengan masa penyesuaian hingga 17 Juni 2026. Lewat KBLI 2025 ini, profesi konten kreator — termasuk affiliate marketing — resmi diakui sebagai lapangan usaha tersendiri, sehingga wajib NIB kalau aktivitasnya bersifat komersial dan rutin.
Siapa Saja yang Wajib Punya NIB?
Untuk seller marketplace: Semua pelaku usaha yang berjualan di platform digital wajib NIB, tanpa memandang skala — baik UMKM kecil maupun usaha besar. Tidak ada pengecualian berdasarkan omzet untuk kewajiban administratif ini (beda dengan kewajiban pajak, yang punya ambang batas sendiri).
Untuk affiliate dan konten kreator: Kewajiban berlaku kalau kamu menerima penghasilan komersial secara rutin dari aktivitas seperti monetisasi platform, endorsement, sponsorship, atau affiliate marketing — tanpa memandang jumlah followers atau subscriber. Kalau kontenmu murni hobi tanpa penghasilan rutin, kewajiban ini belum berlaku untukmu.
Masa Transisi — Kamu Belum Telat
Pemerintah memberi waktu penyesuaian, jadi tidak perlu panik:
- Seller yang sudah berjualan sebelum aturan ini berlaku diberi tenggat 18 bulan sejak 8 Juni 2026 untuk menyelesaikan NIB.
- Seller atau akun baru yang baru pertama kali daftar di marketplace diberi masa tenggang 6 bulan sejak tanggal pendaftaran akun. Skemanya disebut "3 bulan plus 3 bulan" — tiga bulan pertama untuk menguji potensi pasar, tiga bulan berikutnya untuk mengurus legalitas kalau bisnisnya terbukti prospektif.
- Kalau lewat batas waktu dan tetap tidak punya NIB, platform wajib menghentikan transaksi — istilahnya bukan cuma "ditegur", tapi akunmu benar-benar tidak bisa lagi bertransaksi.
Bagaimana dengan Pajak Affiliate? Ini Sering Disalahpahami
Banyak affiliator mengira kalau komisinya sudah dipotong marketplace, urusan pajak selesai. Faktanya tidak sesederhana itu.
- Marketplace atau platform afiliasi memang berperan sebagai pemotong pajak (withholding agent) atas komisi yang dibayarkan ke afiliator, dan wajib menerbitkan bukti potong.
- Tapi afiliator tetap wajib melaporkan penghasilan itu di SPT Tahunan, memakai bukti potong sebagai kredit pajak. Kalau marketplace tidak memotong pajaknya, afiliator wajib menghitung, menyetor, dan melapor sendiri lewat sistem Coretax.
- Penghasilan dari affiliate marketing dikategorikan sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas, bukan penghasilan final UMKM 0,5% — jadi dihitung pakai tarif progresif Pasal 17 UU PPh (5%–35%, tergantung penghasilan kena pajak setelah dikurangi PTKP).
- Afiliator tanpa NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dibanding yang sudah punya NPWP — jadi mengurus NPWP jelas lebih menguntungkan.
- Saat daftar, afiliator bisa memakai kode klasifikasi usaha KLU 47920 untuk kegiatan perdagangan eceran melalui pesanan/internet.
Catatan penting: bagi konten kreator secara umum (bukan hanya affiliate), kalau omzet kotor setahun masih di bawah Rp500 juta, tarif pajaknya bisa Rp0 alias bebas pajak berdasarkan UU HPP — tapi ini soal kewajiban pajak, terpisah dari kewajiban punya NIB yang tetap berlaku meski belum kena pajak.
Proses Penerbitan NIB: Yang Perlu Kamu Tahu
NIB diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission) di oss.go.id, dan secara garis besar prosesnya melalui beberapa tahap berikut:
- Registrasi identitas pemohon — menggunakan NIK (KTP) sebagai dasar akun di sistem OSS.
- Penentuan kode KBLI — jenis kegiatan usaha harus dipetakan ke kode klasifikasi baku lapangan usaha yang sesuai. Untuk seller marketplace, ini biasanya masuk kategori perdagangan eceran; untuk affiliate/konten kreator, KBLI 2025 sudah menyediakan klasifikasi khusus untuk aktivitas kreator digital.
- Kelengkapan data usaha — termasuk lokasi usaha, yang untuk usaha rumahan/online umumnya bisa memakai alamat domisili.
- Verifikasi dan penerbitan — karena tergolong risiko rendah untuk sebagian besar pelaku usaha individu/UMKM, penerbitannya relatif cepat.
- Integrasi ke akun marketplace — NIB yang terbit perlu dihubungkan ke akun jualan, karena platform kini memverifikasi status legalitas seller langsung dari sistem OSS.
Yang sering jadi jebakan di tahap ini adalah pemilihan kode KBLI. Kesalahan di sini adalah yang paling umum terjadi — KBLI yang tidak sesuai dengan aktivitas usaha sebenarnya bisa membuat NIB terbit tapi tidak "sinkron" dengan jenis usaha yang dijalankan, yang berpotensi bermasalah saat verifikasi platform atau saat pelaporan pajak di kemudian hari. Ini terutama jadi tantangan bagi pelaku usaha dengan lebih dari satu jenis kegiatan sekaligus (misal, jualan produk sendiri sekaligus jadi affiliator), karena butuh kombinasi klasifikasi yang tepat sejak awal — bukan sekadar mengisi formulir, tapi memastikan legalitas usaha benar-benar merepresentasikan aktivitas yang dijalankan.
Manfaat NIB yang Sering Dilewatkan
Di luar soal kepatuhan, punya NIB membuka beberapa pintu yang sering diremehkan:
- Akses pembiayaan — bank dan lembaga keuangan lebih mudah memproses pinjaman modal usaha kalau kamu punya legalitas jelas.
- Kredibilitas bisnis — brand dan agensi lebih percaya bekerja sama dengan kreator atau seller yang statusnya jelas secara hukum.
- Kejelasan pajak — dengan status usaha yang jelas, kamu bisa memanfaatkan skema pajak yang lebih ringan (seperti PPh Final UMKM 0,5% untuk seller dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar/tahun) alih-alih berisiko kena pemeriksaan karena statusnya tidak jelas di mata otoritas pajak.
- Ikut program pembinaan pemerintah — termasuk insentif dan promosi khusus untuk UMKM ber-NIB yang menjual produk dalam negeri.
Kesimpulan
Aturan sudah jelas arahnya: baik kamu seller marketplace maupun affiliator, legalitas usaha lewat NIB bukan lagi opsional. Kabar baiknya, prosesnya gratis, online, dan pemerintah memberi masa transisi yang cukup longgar (6–18 bulan tergantung status usahamu) — jadi tidak ada alasan menunda terlalu lama sampai mendadak akun jualanmu dibekukan.