Punya PT Perorangan sering dianggap "santai" karena pendiriannya mudah, tanpa akta notaris, cukup daftar online. Tapi jangan salah — kemudahan ini tidak menghilangkan kewajiban hukum yang menyertainya. Ada tiga kewajiban utama yang wajib dipenuhi tiap tahun: melapor laporan keuangan, melapor SPT, dan membayar pajak. Kalau ketiganya diabaikan, sanksinya datang dari beberapa arah sekaligus.
1. PT Perorangan Itu Wajib Apa Saja?
Sebagai badan hukum, meski berskala kecil, PT Perorangan tetap punya kewajiban seperti PT biasa, di antaranya:
- Memiliki NPWP Badan
- Menyetor pajak bulanan (umumnya PPh Final 0,5% dari omzet bruto)
- Menyampaikan SPT Tahunan Badan (Formulir 1771) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
- Menyampaikan laporan keuangan tahunan ke Kementerian Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Dasar hukumnya antara lain UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025, serta UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Nah, kalau salah satu — apalagi ketiganya — tidak dijalankan, berikut konsekuensinya satu per satu.
2. Tidak Lapor Laporan Keuangan ke Kementerian Hukum (SABH)
Laporan keuangan wajib disampaikan secara elektronik melalui SABH, paling lambat 6 bulan setelah akhir periode akuntansi/tahun buku berjalan. Isinya minimal berupa neraca, laba rugi, dan perubahan modal, meski dalam format sederhana.
Kalau kewajiban ini tidak dipenuhi, sanksinya berjenjang berdasarkan Pasal 12 PP 8/2021 dan Pasal 27–28 Permenkum 49/2025:
- Teguran tertulis pertama — diberikan jika laporan tidak disampaikan dalam 6 bulan sejak batas waktu pelaporan.
- Teguran tertulis kedua — menyusul jika dalam 3 bulan setelah teguran pertama, kewajiban tetap belum dipenuhi.
- Penghentian akses layanan SABH — diberlakukan 30 hari setelah teguran kedua, jika masih diabaikan juga.
- Pencabutan status badan hukum — sanksi paling berat, jika ketidakpatuhan terus berlanjut.
Artinya, PT Perorangan bisa "bubar" secara hukum bukan karena diputuskan pemiliknya, tapi karena sanksi administratif akibat tidak lapor.
Efek sampingnya juga terasa di operasional: kegagalan lapor berulang bisa menghambat proses perubahan data perusahaan di OSS maupun Kementerian Hukum, sehingga urusan legalitas usaha ikut tersendat.
3. Tidak Lapor SPT
Kewajiban lapor SPT diatur dalam UU KUP (sebagaimana terakhir diubah melalui UU HPP dan Perppu/UU Cipta Kerja). Batas waktu SPT Tahunan Badan adalah 30 April setelah akhir tahun pajak.
Jika tidak dilaporkan, sanksinya:
- Denda administratif sesuai Pasal 7 UU KUP, umumnya berkisar Rp100.000 untuk keterlambatan SPT Masa per masa pajak, hingga denda yang lebih besar untuk SPT Tahunan Badan yang tidak disampaikan.
- Jika ketidakpatuhan ini dianggap kealpaan (tidak sengaja), ancaman berdasarkan Pasal 38 UU KUP dapat berupa denda administratif.
- Jika terbukti dilakukan dengan sengaja dan merugikan negara, ancamannya naik ke ranah pidana sesuai Pasal 39 UU KUP: pidana penjara mulai dari 6 bulan hingga 6 tahun, serta denda 2 hingga 4 kali jumlah pajak terutang.
4. Tidak Membayar Pajak
Kalau ada pajak yang terutang tapi tidak disetor, DJP berwenang menagih melalui Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU KUP, atas pajak kurang bayar dikenakan sanksi bunga, dihitung sejak jatuh tempo hingga tanggal diterbitkannya surat ketetapan, dengan tarif bunga acuan yang berlaku per bulan (bukan lagi tarif tetap 2% sejak berlakunya UU HPP, melainkan mengikuti suku bunga acuan Kementerian Keuangan yang diumumkan berkala).
Jika ditemukan unsur kesengajaan menghindari pajak — misalnya memanipulasi omzet atau menyembunyikan transaksi — sanksinya bisa meningkat ke ranah pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP.
5. Kenapa Sanksinya Bisa Berlapis?
Karena ketiga kewajiban ini diawasi oleh dua instansi berbeda dengan dasar hukum berbeda pula:
| Kewajiban | Instansi Pengawas | Dasar Hukum Utama |
|---|---|---|
| Laporan keuangan tahunan | Kementerian Hukum (via SABH) | PP 8/2021, Permenkum 49/2025 |
| SPT dan pembayaran pajak | Direktorat Jenderal Pajak | UU KUP, UU HPP |
Jadi, satu PT Perorangan yang abai di ketiga sisi sekaligus berpotensi menghadapi tumpukan sanksi: teguran dan pencabutan status badan hukum dari Kementerian Hukum, plus denda, bunga, hingga potensi pidana dari sisi perpajakan.
6. Cara Menghindarinya
- Catat tenggat waktu: laporan keuangan (6 bulan setelah tutup buku) dan SPT Tahunan Badan (30 April).
- Tetap lapor SPT meski omzet nihil atau rugi — status "rugi" harus dilaporkan, bukan dibiarkan tanpa laporan.
- Jika kesulitan mengurus laporan keuangan atau pajak sendiri, gunakan jasa konsultan pajak/akuntan agar kewajiban tidak terlewat.
- Jika sudah terlanjur menunggak, segera lapor dan bayar — banyak sanksi administratif (seperti denda STP) masih bisa diajukan penghapusan melalui permohonan resmi ke DJP.